Kejagung RI Belum Tetapkan Tersangka Pelaku Korupsi Dana PI Rp 448,- Ditubuh BUMD-PRSR Rohil.

Rohil Riau21.online,—- Hampir dua bulan berlalu, Kejaksaan Agung RI melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Particing Interest (PI) sebesar 488 Milyar ditubuh BUMD PR SR Rohil namun hingga hari ini, belum ada penetapan tersangka meski sudah memanggil pihak-pihak terkait.

Seperti yang disampaikan salah satu Direksi BUMD, via telepon whattsap (wa) mengatakan pemanggilan ini sudah dilakukan oleh kejagung, mulai dari Dirut BUMD, sampai jajarannya, klo perlu kejagung minta keterangan bupati Rohil Afrizal Sintong”tuturnya

Disisi lain ketua inpest ir Ganda Mora menguraikan kepada awak media,melalui via telepon

” Kita berharap, dari laporan kita sebelum nya, Kejagung segera menaikan kasus ini ketingkat penyidikan dan segera tangkap Rahman SE Direktur Utama BUMD PR SR Rohil dan Kroni-kroninya atas dugaan korupsi Hibah PII 488 Milyar” ucap ir.Ganda mora

“Kasus ini sangatlah fantastis dan sangat luar biasa modus -modus yang diciptakan secara ugal-ugalan untuk menghabisi Dana PI 488 Miliyar. Seharusnya dana itu dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya malah dibuat untuk Kepentingan Pribadi.”tutupnya

Seperti yang diketahui bersama,contoh pembelian SPBU Di Jalan Lintas Duri – Dumai KM 19 Kelurahan Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Mandau Kabupaten Bengkalis, dalam RKA dianggarkan sebesar Rp 20 M, target penilaian pembelian pada Agustus 2024 Rp 14.839.000.000. Sementara DP baru dibayarkan tertanggal 24 September 2024 sebesar Rp 5.509.788.750.

Kemudian terkait biaya 39 orang honorarium gaji dan tunjangan dalam setahun ditubuh BUMD , Gaji Direktur Utama mencapai Rp. 38 juta/bulan, 4 Orang Direktur masing-masing sebesar Rp 30 juta, Sekretaris Rp. 13 Juta, Humas Rp. 10 Juta, Kepala Divisi Hukum Rp. 10 Juta, Staf Umum Rp. 6 Juta, Security Rp. 4.2 Juta dan Cleaning Servise Rp. 3 Juta.

Selanjutnya terdapat Biaya Tunjangan Hari Raya Idul Fitri, tak tanggung-tanggung besaran angka tunjangan lebaran Direktur Utama sebesar Rp. 77 juta, Bendahara Rp. 2 Juta, Staf Umum Rp. 7.5 Juta dan Kepala SpI Rp. 9.8 Juta.

Kemudian tercatat Di BUMD, pengeluaran uang dari dana PI 488 Milyar untuk membayar Jasa Kuasa Hukum Sebesar 500 Juta. Belum lagi adanya CSR 4 % Rp 19.577.678.236 yang diduga banyak aliran ke penerima mesjid, banyak penyimpangan salah satunya SPJ dibuat angka Rp. 200 juta tapi sipenerima nya hanya menerima Rp 25 juta.Sungguh miris untuk dicermati seksama.

Sebenarnya ini tidak sulit bagi Pihak Kejagung untuk ditingkat menjadi penyidikan dan segera tangkap,orang orang yang terlibat dalam persekongkolan ini, secara garis besarnya ada potensi kerugian negara disitu. Agar kasus ini menjadi pelajaran, supaya dana PI tidak lagi salah digunakan kedepannya.




Di pemberitaan sebelumnya terkabar adanya Dua Pejabat tinggi BUMD PD Rohil dipecat dan ada juga yang diskorsing , karena menolak dipaksa bersekongkol untuk penandatanganan RKA.petinggi petinggi itu adalah Rahmat Hidayat dan tiswarni

Seperti yang kita ketahui, Pihak BUMD PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir sudah dipanggil Kejagung pada 4 Desember 2024 dan selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir, H.Darwan,SE,M.Si turut terpanggil kejagung yang tertuang dalam Surat Kejagung Nomor B-37/F-2/Fd.1.01/2025 Pidsus 5A tertanggal 6 Januari 2025.