BUMD Rohil Lagi Sakit Skandal Rp480,Uang Daerah Diduga Dikorupsi Dua Pejabat Dipecat,Desakan Blokir Rekening BUMD Meningkat.

Rohil-Riau21.online, – Skandal besar mengguncang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Rokan Hilir. Laporan anggaran tahun 2024 menunjukkan bahwa laba tahun buku 2023 sebesar Rp489,44 miliar diduga “dipaksa” habis untuk kepentingan internal BUMD tanpa masuk ke kas daerah sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Fakta ini memicu dugaan kuat adanya praktik korupsi yang terorganisirTerhadap uang PI 488 dari narasumber yang didapat dana yang sudah masuk kekasda 293 Meliar kemudian ada masuk tambahan 38 Meliar tanpa keterangan di duga untuk mencairkan proyek yang tertunda di APBDP yang tertunda



Dalam rincian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2024, sebanyak 60% dari laba dialokasikan untuk dividen, sementara sisanya untuk cadangan perusahaan, CSR, pengembangan usaha, dan berbagai pos lainnya. Namun, pengalokasian dana secara penuh tanpa transparansi membuat banyak pihak geram. “Ini bukan hanya penyelewengan, tapi perampokan uang rakyat secara terang-terangan!” tegas seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.



Dugaan ini semakin menguat setelah tiga pejabat tinggi terkait, Rahmat dan Zulfakar,Tiswarin diberhentikan dari jabatannya tanpa alasan yang jelas bahkan mereka tidak memdapatkan surat pemberhentian.



Langkah ini mempertegas adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan BUMD. “Ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Kalau tidak, mengapa langsung ada pemecatan?” tambah sumber tersebut.



Desakan Blokir Rekening BUMD oleh APH Yang sama-sama kita ketahui masalahbini sudah menjadi atensi kejagung dangan beberapa pengurus sudah di panggil kejagung,

Bahkan tiswani selaku komisaris sudah meminta pihak kejagung untuk membelokir rekening teransaksi BUMD

Kekhawatiran masyarakat semakin memuncak setelah informasi ini menyebar luas di media sosial. Iswani, salah satu tokoh masyarakat, menyerukan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak. “Kami menyoroti rekening BUMD dan permasalahan yang terjadi di BUMD Rokan Hilir. Kami mengkhawatirkan uang yang ada di rekening BUMD akan habis. Tolong atensinya dari pihak APH terhadap Bank Riau Kepri (BRK) dan BRI, kalau bisa segera diblokir,” ujarnya dengan nada tegas.



Senada dengan Iswani, Rahmad juga menegaskan pentingnya langkah cepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut. “Sebaiknya rekening tersebut segera diblokir. Takutnya akan semakin parah dan menghindari asumsi yang lebih buruk lagi,” katanya.



Skandal Terbesar di Rokan Hilir?



Masyarakat menilai tindakan ini sebagai upaya sistematis untuk mengamankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Ini bukan sekadar salah urus, ini niat mencuri uang rakyat. Uang sebesar itu seharusnya bisa membangun daerah, bukan lenyap untuk kepentingan segelintir orang,” ujar seorang aktivis anti-korupsi.



Skandal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah yang dianggap gagal mengawasi BUMD. Publik menuntut penyelidikan mendalam oleh aparat penegak hukum, mengingat nominal yang sangat besar dan potensi kerugian daerah yang signifikan. Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi salah satu korupsi terbesar di tahun 2024.

Mata masyarakat kini tertuju pada langkah-langkah hukum selanjutnya, sementara tekanan publik terus meningkat. Akankah ada keadilan, atau kasus ini akan tenggelam seperti skandal-skandal sebelumnya?

dalam rancangan kerja terbaru PT.SRH didapati pengagaran pembelian kebun dan rumah sakita yang ada di kecamatan pekaitan dan rumah sakita yang ada di kampar

Rincian pembelian kebun sebesar 50 Miliar, investasi rumah sakit di kampar sebesar 30 miliyar,Dan SPBU bermasalah sebesar 20 miliar yang sudah di DP sebesar 6 Miliar

Yang jadi pertanyaan Masyarakat adalah,begitu banyak rumah sakit di rokan Hilir kenapa harus Menginfestasi ke kabupaten lain.

Padahal anggaran tersebut bisa membangun Rumah sakit yang Lebih baik lagi di rokan hilir salah satu nya di kubu,kuba,pujud ini menjukan kehancuran kinerja bupati terpilih 2021/2024