Asap Hitam di PT Antam, GMPB Desak Pemda dan Polres Bogor Usut Tuntas

Bogor,  riau21.net – Menyikapi munculnya asap hitam yang terjadi di kawasan  PT Antam,  Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menyatakan sikap tegas dan mendesak adanya langkah serius dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Jum’at (16/01/2026).Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor, M. Ikbal, menyampaikan bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor untuk segera mengusut tuntas kejadian munculnya asap hitam di PT Antam. Peristiwa ini harus dijelaskan secara transparan kepada publik, dan tidak boleh ditutup-tutupi,” tegas M. Ikbal.

Menurut GMPB, asap hitam yang muncul menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait potensi pencemaran udara dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, GMPB menilai perlu adanya investigasi menyeluruh oleh instansi terkait, termasuk dinas lingkungan hidup dan aparat penegak hukum.

“Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kelalaian atau lemahnya pengawasan,” lanjutnya.

GMPB juga mendesak agar hasil penyelidikan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik.

Selain itu, GMPB meminta agar dilakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan lingkungan di PT Antam guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan keselamatan warga, GMPB menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan tanggung jawab yang nyata dari pihak-pihak terkait.

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor menegaskan komitmennya untuk terus berdiri bersama masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup serta menuntut keadilan dan tanggung jawab dari setiap bentuk aktivitas industri yang berpotensi merugikan publik.

Sumber: Ketua GMBP

(Atta)