Jakarta — Koordinator Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jakarta, Syarief, menegaskan dukungannya agar pemerintah segera menuntaskan agenda reformasi secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa reformasi tidak boleh mandek di tengah jalan, sebab masih banyak pekerjaan besar yang menanti, mulai dari pembenahan partai politik, Polri, TNI, supremasi hukum, pemberantasan korupsi, hingga reformasi sistem pendidikan nasional.
Menurut Syarief, hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak dasar warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, demonstrasi sebagai salah satu sarana perjuangan sah-sah saja dilakukan sepanjang tetap damai, tidak anarkis, dan tidak menodai kehormatan simbol-simbol negara. “Kritik itu penting, tapi harus damai dan konstruktif. Jangan sampai perjuangan dikotori aksi anarkisme,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
ADVERTISEMENT
![Banner Warta Lima](https://riau21.online/wp-content/uploads/2025/12/BANER-2.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti aspirasi publik yang terus berkembang, termasuk tuntutan 17+8 yang digaungkan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Menurutnya, suara generasi muda harus menjadi energi positif untuk memastikan cita-cita reformasi 1998 benar-benar diwujudkan. “IKA PMII mendorong kritik konstruktif sebagai bentuk dukungan agar pemerintah serius menuntaskan reformasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syarief menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas. Baginya, komitmen terhadap HAM adalah fondasi penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus menjaga martabat bangsa di mata dunia. “HAM tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus berani menyelesaikan persoalan ini secara transparan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Syarief mengajak generasi muda untuk tidak berhenti pada simbolisme, melainkan ikut aktif mengawal agenda-agenda strategis kebangsaan. “Perjuangan kita adalah memastikan reformasi benar-benar menyentuh semua lini dan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Itulah jalan terbaik untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan demokratis,” pungkasnya.
