Pekanbaru, riau21.net – Setelah pemberitaan Senin (19/01/2026) Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan 30 blok wilayah (IPR), dan akan memberikan ijinnya. Pemerintah Provinsi Riau PLT Gubernur Riau, S.F. Hariyanto, didampingi Wakapolda Riau beserta pejabat daerah dan jajarannya, kembali menegaskan bahwa skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Kuantan Singingi, diperuntukkan sepenuhnya bagi masyarakat melalui koperasi dan kelompok resmi, tanpa melibatkan perusahaan swasta. Selasa (20/01/2026).
Plt Gubernur Riau S.F. Hariyanto menegaskan, kebijakan tersebut dirancang agar pertambangan rakyat benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak dikuasai pemodal besar.
“Kembali ditegaskan untuk diketahui masyarakat Riau, tidak ada perusahaan manapun dalam hal ini. Semua lewat koperasi dan kelompok,” tegas Plt Gubernur, Senin (19/1/2026).
ADVERTISEMENT
![Banner Warta Lima](https://riau21.online/wp-content/uploads/2025/12/BANER-2.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait manfaat bagi daerah, S.F. Hariyanto menyampaikan bahwa penerapan IPR akan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah sekaligus pemulihan lingkungan.
Retribusi dan pajak dari aktivitas pertambangan rakyat akan dialokasikan kembali untuk memperbaiki kawasan bekas tambang yang selama ini rusak akibat aktivitas ilegal.
“Nanti kita dapat retribusi. Retribusi inilah yang kita gunakan untuk memperbaiki alam dan lingkungan yang bekas digali-gali. Ada pajaknya juga untuk Riau,” jelasnya.
Meski belum menetapkan tanggal pasti penyelesaian seluruh proses perizinan, S.F. Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau menargetkan percepatan maksimal. “Segera mungkin,” ujar kata S.F. Hariyanto.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi lintas sektor tersebut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaan IPR tidak menyimpang dari tujuan awal.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa aparat penegak hukum siap mengawal kebijakan ini agar pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan, tertib, dan tidak kembali membuka ruang bagi praktik pertambangan ilegal.
“Kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik penanganan pertambangan rakyat di Kuansing, dari pendekatan penertiban semata menuju penataan yang adil, legal, dan berkelanjutan,” tegas Irjen Herry.
@Mediacenter Riau
(Ros.H)
